Pemerintahan Masa Orde Baru di Indonesia

Orde baru (orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan (rezim) Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai presiden RI ke-2 yang dimulai pada tahun 1966. Arti orde baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.

Pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30S / PKI, dan pemerintahan orde baru menitikberatkan pengembalian Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia.

Masa orde baru kemudian dilanjutkan dengan orde reformasi setelah berakhir pada tahun 1998 dan ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dari jabatannya setelah menjabat lebih dari 30 tahun.

A. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru di Indonesia

Masa pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada jenderal Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu, Gestok, atau G30S / PKI), yaitu aksi kudeta PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya.

Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali.

Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan ’66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu:

  1. Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya, seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya.
  2. Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dari unsur-unsur PKI, seperti wakil Perdana Menteri I, Drs. Soebandrio.
  3. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan, dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an.

Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada kabinet Dwikora. Namun reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya.

Saat itu negara mengalami masa-masa genting dan kekuasaan presiden semakin lemah. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai presiden RI ke-2, yang dikenal dengan nama Supersemar.

Soeharto secara resmi diangkat sebagai presiden RI ke-2 pada 22 Februari 1967, melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.

B. Tujuan Lahirnya Orde Baru

Akibat peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan orde baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia.

Secara lengkap, berikut tujuan umum pemerintahan orde baru:

  1. Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan orde lama.
  2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.
  3. Melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
  4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, guna mempercepat proses pembangunan bangsa

C. Sistem Pemerintahan Orde Baru

Selama perjalanan pemerintahan orde baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman orde baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan.

Namun pemerintahan ini bukannya tanpa cela, prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas UUD 1945.

Pada masa orde baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden, dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden.

Sistem pemerintahan orde baru adalah patronase (patronasi) atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan.

Sejak memerintah pada tahun 1967, presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan VII, yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan.


D. Kebijakan Masa Orde Baru

Tujuan utama pemerintahan orde baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu:

  1. Kebijakan Ekonomi

Membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994, dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984.

Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

  1. Kebijakan Politik

Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR / MPR dari unsur-unsur PKI.

Pemilu pada masa orde baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik (dari 10 menjadi 3), meresmikan peran militer dalam pemerintahan (dwifungsi ABRI), serta mewajibkan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat.

Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi.

Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN, setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia (bermusuhan pada masa orde lama), dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965.

  1. Kebijakan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti: Program Keluarga Berencana, Transmigrasi, Gerakan Wajib Belajar, dan Gerakan Orang Tua Asuh.


E. Ciri Pemerintahan Orde Baru

  1. Pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali.
  2. Implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM.
  3. Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
  4. Pemilu hanya diikuti 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis.
  5. Terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, dimana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden.
  6. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan.
  7. Kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi dimana-mana.
  8. Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup.

F. Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Baru

Kelebihan Orde Baru:

  1. Meningkatnya GDP per kapita Indonesia. Pada tahun 1968, GDP per kapita Indonesia hanyalah $70 dan berhasil mencapai lebih dari $1000 pada tahun 1996.
  2. Program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa orde lama berhasil diimplementasikan pada masa orde baru.
  3. Semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun.
  4. Kebutuhan pangan semakin tercukupi.
  5. Keamanan dalam negeri semakin meningkat.
  6. Gerakan Wajib Belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh sukses dilaksanakan.
  7. Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi investor asing, sehingga menerima banyak dana dari luar negeri.
  8. Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sukses dilaksanakan.

Kekurangan (Kelemahan) Orde Baru:

  1. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat.
  2. Pembangunan negara tidak merata, dan muncul perbedaan mencolok antara pembangunan pada pusat dan daerah. Kekayaan daerah banyak digunakan untuk pembangunan pada pusat kota.
  3. Rasa ketidakpuasan bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua karena kesenjangan pembangunan yang terjadi.
  4. Tidak ada tanda-tanda pergantian atau penurunan kekuasaan ke presiden berikutnya.
  5. Hak Asasi Manusia masih belum diperhatikan dengan benar, dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan. Sebagai contoh, operasi rahasia Petrus (Penembakan Misterius).
  6. Banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa, sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas.
  7. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang.
  8. Terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, dimana orang kaya memiliki hak yang lebih baik dari pada orang miskin.

Komentar

Posting Komentar